Rapim TNI AD, KSAD: Netralitas di Pilkada Harga Mati!

Related Post

  • No related post.

Jakarta – TNI Angkatan Darat (AD) mengelar Rapat Pimpinan (Rapim) tahun 2018. Di rapim tersebut, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAD) Jenderal Mulyono menegaskan netralitas TNI sudah harga mati.

Rapim TNI AD dilaksanakan di Mabes TNI AD, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (5/1/2018). Rapim digelar tertutup dipimpin oleh Jenderal Mulyono.

Usai Rapim, Mulyono menjelaskan agenda ini diselenggarakan untuk menyampaikan kebijakan yang telah dirumuskan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

“Tentunya dalam rapim ini kita mengacu pada kebijakan-kebijakan, pentunjuk-petunjuk serta arahan yang sudah disampaikan pada saat rapim TNI. Kali ini kita padukan dengan apa tindak lanjut Angkatan Darat, kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh Angkatan Darat,” kata Mulyono.

Rapim kali ini, lanjut Mulyono, membahas soal kesiapan TNI AD dalam menghadapi Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019. Dalam kesempatan itu, dia juga mengingatkan soal netralitas TNI.

“Netralitas TNI sesuai arahan Panglima TNI itu sudah harga mati tidak boleh ditawar. Terkait dengan netralitas, itu sudah komitmen kita dan itu sesuatu yang harus kita perjuangkan. Dulu sudah pernah terjadi dan sekarang tidak akan mungkin dulu yang pernah kita rasakan bagaimana pahitnya pilkada dan sebagainya dan itu tentunya menjadi pengalaman dan tidak boleh terjadi,” jelas Mulyono.

Mulyono mengatakan, netralitas TNI sudah harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar. Menurut dia, Panglima TNI sudah berulangkali menekankan ini dalam berbagai kesempatan.

“Yakinlah masyarakat tidak usah khawatir terlepas ada calon mantan 2 purnawirawan dan sebagainya, itu semuanya sesuai prosedur dan semua sudah ada aturannya. Jadi tidak usah dikhawatirkan, kalau nanti calonnya dari AD di situ AD nanti akan memilih semua, itu bukan jaminan. Tapi itu kan pilihan masing masing, semua punya hak untuk memilih siapapun,” sambungnya.

Ditambahkan Mulyono, TNI juga sudah menyiapkan unsur-unsur intelijen untuk melakukan pengawasan. Hal itu dilakukan untuk memastikan TNI netral dan tidak terlibat dukung mendukung dalam Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019.

“Saya jamin prajurit saya yang melakukan kampanye gelap untuk memenangkan satu kontestan, dari TNI itu tidak ada,” ujarnya.

Leave a Comment