Penjara Menanti Oknum Pejabat “Calo” Izin Urugan Tanah Merah di Sawah Lingkar By Pass

Ada oknum pejabat di Pemkab Karawang yang ditengarai “bermain” perizinan di lahan pertanian padi, yang diurug tanah merah oleh perusahaan, di Jalan Lingkar By Pass Karawang. Lahan produktif yang akan panen itu, mendadak diurug tanah merah, hingga para petani penggarapnya meradang.

Informasiyang digali, perusahaan pengurug sawah itu mempercayakan untuk mendapatkan perizinan proyeknya kepada oknum pejabat di lingkungan Pemkab Karawang. Oknum itu berjabatan Sekretaris di sebuah OPD yang tidak ada kaitannya dengan perizinan.

“Kalau seperti ini, sudah jelas kok, penjara menanti. Kan dalam hirarki PNS ada tupoksinya masing-masing. Kalau dilaranggar, itu sudah masuk ke ranah penyalahgunaan jabatan dan wewenang,” ujar Pengamat Hukum Karawang, Asep Agustian, SH, MH, saat ditemui BaskomNews.com, Rabu (4/4/2018), di kantornya.

Terlebih, kata dia, dalam hal ini jabatan yang didudukinya tidak ada kaitannya dengan hal Perizinan. “Ini bisa kena. Ya si oknum pejabat yang mengurus maupun yang mengeluarkan izinnya,” tambah advokat yang akrab disapa Askun ini.

Yang terparah, tambah Askun, bukan hanya soal pencaloan, dalam kasus ini ada aturan perizinan yang dilanggar.

“Aturannya jelas. Itu ada dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Karawang serta Perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kenapa masih dikeluarkan izinnya?” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian Karawang, Hanafi menyebut, Pemkab Karawang sudah tidak lagi memberikan izin bagi alih fungsi lahan pertanian.

Meski begitu, ia menyebutkan, khusus untuk areal sawah di sepanjang sisi jalan Lingkar By Pass Karawang, itu masih bisa dilakukan alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian.

“Setahu saya, ketentuan dari Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah), areal sawah yang berada 200 meter dari sisi jalan Lingkar By Pass, masih dibolehkan dialih fungsi untuk kepentingan pembangunan,” ujarnya.

Leave a Comment